Kenapa Proyek Bussway seharusnya tidak ditangani Pemda Jakarta? Karena menurut saya pribadi proyeks tsb di luar kemampuan SDM Pemda DKI. Saya yakin kemacetan gila-gilaan dan di mana-mana yang terjadi akibat pembangunan koridor Buss Way di luar perkiraan Pemda DKI.

Proyek-proyek lain yang menurut saya tidak mampu ditangani Pemda adalah: Baca Lanjutannya…

Hari ini pas beli koran, saya kaget juga lihat iklan Rp.1 (XL) di koran bola (lupa saya namanya) yang “menyerang” iklan Rp. 0 (Mentari). Wah sadis juga neh iklannya …. Pas cek di wordpress ternyata ada 2 buah blog yang membahas mengenai hal ini, masing2:

  1. si NOL melawan Rp.1
  2. DIAN SASTRO DISERANG WANITA BERLABEL 1 RUPIAH

Yang saya bingung kok belum ada Operator GSM/CDMA yang menawarkan tarif telpon antara Operator Rp.1/detik atau Rp.3,600 per jam. Okelah mungkin terlalu murah. Kenapa tidak ada yang menawarkan Rp.10,000 per jam??? Apakah jika tarif tsb diberlakukan operator masih rugi??? 
 

Tentunya tidak semua orang malaysia benci kepada orang indonesia. Namun sudah menjadia rahasia umum bahwa orang Indonesia di sana, khususnya TKI dipandang rendah. TKI/TKW dinamakan dengan orang “indon”, yang istilah indon ini menurut kabar yang beredar berkonotasi rendah, mungkin dapat disamakan dengan istilah “negro” di jaman perbudakan amerika dahulu kala.

Dugaan saya, mereka memandang rendah orang Indonesia karena negara Indonesia miskin melarat dan korup, yang memaksa sebagian tenaga kerjanya mengais-ngais ringgit di tanah melayu, sarawak dan sabah. Jadi dipandang remeh dan hina.

Kebencian kepada Indon (dan sebaliknya indon benci Malingsia) ini saya temui di forum diskusi online: Baca Lanjutannya…

Ya betul, semakin bodoh dalam administrasi kenegaraan. Mana buktinya? Ya ini buktinya, Indeks Persepsi Koruspi Indonesia (IPK) di tahun 2007 adalah 2.3 padahal IPK 2006 adalah 2.4. Nah skor IPK itu antara 10 (bersih) dan 1 (sangat korup). Jadi Indonesia di 2007 ini “semakin korup” alias semakin bodoh dalam pembangunan. Gimana tidak bodoh, lha ada yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi kok makin korup? Wah gimana neh Pak SBY? Tanya Kenapa!!!

Berita terkait:

  1. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007
  2. http://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=75536

Someone nulis begini: http://timpakul.hijaubiru.org/bodoh/

bangsa ini katanya bangsa yang bodoh … benarkah? kalau benar demikian, berarti rakyat negeri ini juga bodoh, bukan hanya pemerintahnya saja yang bodoh. lalu apakah pemerintah bisa menjadi representasi rakyatnya? artinya bila pemerintahnya bodoh maka rakyatnya bodoh. padahal undang-undang dasarnya negeri ini sudah memprioritaskan pendidikan dengan menempatkan kata “20% anggaran negara untuk pendidikan“. sementara itu tak pernah ada patokan anggaran untuk perbaikan lingkungan hidup, yang hingga saat ini selalu saja berada di bawah 1%.

jalan bagi rakyat yang pemerintahnya bodoh adalah (1) ambil alih kekuasaan; (2) bentuk pemerintahan rakyat; (3) nasionalisasi aset; (4) kuatkan sektor ekonomi rakyat, berbasis pada pertanian, perkebunan, dan perikanan rakyat; (5) re-kalkulasi jejak ekologi; (6) ubah indikator kemajuan negeri dengan memprioritaskan pada pemerataan; (7) kuasai teknologi; (8) pulangkan peneliti asing; (9) berani melawan kapitalisme.

Sebenarnya mudah membuat Bangsa Indonesia jadi kaya raya dan tidak bodoh, asal yang jadi Designer Maker mengerti cara membangun negara.

Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kecele oleh PT Jakarta Monorel. Dubai Islamic Bank (DIB) membantah akan mengucurkan dana sebesar US$ 500 juta untuk membiayai monorel. Baca Lanjutannya…

Jakarta, Meski Dubai Islamic Bank membantah telah mengucurkan dana sebesar 500 juta dolar AS untuk membiayai pembangunan monorel, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tetap tak percaya. Dia mengklaim bank dari Uni Emirat Arab tersebutlah yang membiayai monorel sepanjang 27,8 km itu. Baca Lanjutannya…

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia merupakan rengking kelima negara terkorup dunia, oleh karena itu sebaiknya semua pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan secara dini untuk tidak memgkorup uang negara. Baca Lanjutannya…

Hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berpusat di Hongkong, menempatkan Indonesia pada posisi kedua negara terkorup di Asia, setelah Filipina pada tahun 2007 ini.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Direktur Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Faisal di Makassar, Jumat (11/5). Baca Lanjutannya…

Tulisan Sebelumnya »

Kategori